Kemenhub jadi Kementerian dengan Inisiatif Antikorupsi Terbaik

Jumat, 05 Oktober 2012 - 12:48:56 WIB
Diposting oleh : Frans Agung Setiawan | Kategori: News - Dibaca: 2632 kali

JAKARTA-MAPNEWS.

Kementerian Perhubungan didapuk menjadi kementerian yang mendapat penilaian inisiatif antikorupsi (PIAK) terbaik pada 2012 yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kemenhub mendapat nilai 7,65, kemudian disusul dengan Kementerian Perdagangan dengan nilai 7,49. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) senilai 7,23, diikuti Kementerian Dalam Negeri dengan nilai PIAK 6,99 dan Kementerian Kehutanan dengan nilai PIAK 6,99.

Selain lima Kementerian itu, ada lima lainnya yang masuk 10 besar dengan nilai PIAK di atas 6. Di posisi keenam ada Kementerian Pertahanan dengan nilai PIAK 6,87, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan nilai 6,74, kemudian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nilai PIAK 6,59. Kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan nilai 6,56, terakhir, dan akhirnya Kementerian Sekretariat Negara dengan nilai PIAK 6,53.

Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dalam jumpa pers di Gedung KPK (5/10/2012), pihaknya merilis PIAK dari 10 kementerian di atas, merupakan upaya KPK untuk membangun sistem antikorupsi di instansi dengan lebih sistematis. Caranya adalah melalui penilaian terhadap inisiatif yang dilakukan pimpinan instansi dalam menerapkan program-program antikorupsi. “Hasil yang diperoleh menunjukkan hasil yang mengesankan, dari tahun ke tahun ada peningkatan.”

Lenih lanjut, Litbang KPK, Dian Patria menuturkan bahwa kementerian-kementerian ini ikut dalam penilaian PIAK secara sukarela. Tahun ini, ada 18 kementerian yang ikut serta dalam penilaian PIAK tersebut.

Indikator yang diterapkan dalam penilaian ini, kata Dian, di antaranya ada tidaknya kode etik yang menjadi pedoman perilaku pegawai, transparansi manajemen sumber daya manusia, kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), transparansi pengadaan barang dan jasa, mekanisme pengaduan masyarakat yang dibuat, respons atas evaluasi KPK dan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta kegiatan mempromosikan antikorupsi di instansi masing-masing. “Di luar indikator utama, kami juga mengukur indikator inovasi, apakah ada inovasi-inovasi lain yang ingin disampaikan ke KPK.” (ONE)