Pameran Terpadu Pengelolaan Perbatasan Negara

Selasa, 18 September 2012 - 12:39:05 WIB
Diposting oleh : Frans Agung Setiawan | Kategori: News - Dibaca: 8519 kali

JAKARTA-MAPNEWS. Pemerintah mengadakan pameran terpadu pengelolaan perbatasan negara tahun 2012 dan refleksi 2 tahun Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Gedung Smesco, Pancoran, Jakarta Selatan, 17-18 September 2012. Tema yang diangkat adalah “Revitalisasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Negara.”

Pameran yang pesertanya berasal dari daerah-daerah yang berada di perbatasan negara ini, dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, yang juga Ketua BNPP. Para peserta menampilkan semua potensi dari wilayahnya yang merupakan perbatasan negara.

Menurut Gamawan, pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan yang selama ini masih secara parsial, dapat diintegrasikan penanganannya secara komprehensif, integral dan terukur oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Sekretariat tetap BNPP dapat berfungsi sebagai clearing house dalam memverifikasi, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran pembangunan perbatasan oleh berbagai pemangku kepentingan (stakeholders).

Kemudian, grand design, rencana induk dan rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan menjadi acuan BNPP, Kementerian/Lembaga terkait, dan BNPP di daerah dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. “Melalui ketiga dokumen Pengelolaan Perbatasan Negara (grand desain, rencana induk, dan rencana aksi) pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan secara bertahap dan terukur akan menjadikan wilayah perbatasan sebagai Halaman Depan Negara RI.”

Landasan dari pelaksanaan tugas BNPP, kata Gamawan, berdasarkan UU Nomor 43/2008 Pasal 15 dan Perpres No.12/2010 Pasal 3. Di sana dijelaskan bahwa: Pertama, menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan; Kedua, menetapkan rencana kebutuhan anggaran; Ketiga, mengkoordinasikan pelaksanaan; Keempat, melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Lebih lanjut, Gamawan mengatakan bahwa terdapat tiga hal yang menjadi bahan renungan perlunya revitalisasi dalam pengelolaan perbatasan negara, yaitu lebih dari 6 dekade pengelolaan perbatasan negara belum menunjukan hasil yang optimal terutama dalam upaya menyejahterakan masyarakat perbatasan (pendidikan, kesehatan dan tingkat pendapatan masyarakat).

Selain itu ke depannya, ia menambahkan, pendekatan pengelolaan perbatasan negara perlu diimbangi dengan kesejahteraan, budaya dan lingkungan di samping pendekatan keamanan serta isu-isu HAM. Kemudian soal supremasi hukum dan pelestarian lingkungan dalam era global sekarang ini perlu mendapat perhatian serius.

Kementerian PU

Salah satu peserta yang ikut dalam Pameran Terpadu Pengelolaan Perbatasan Negara adalah Kementerian Pekerjaan Umum. Menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian PU Waskito Pandu, salah satu yang dilakukan pihaknya dalam mendukung pelaksanaan BNPP adalah program jalan dan jembatan di kawasan perbatasan Papua.

Pameran ini, Waskito melanjutkan, juga menandai dimulainya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan pembangunan di bidang pertanian di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur. Di samping peresmian penggunaan pos lintas batas laut internasional dan pelabuhan laut di Nunukan Provinsi Kalimantan Timur serta dimulainya pembangunan pelabuhan darat (dryport) di Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Menurut data yang terhimpun, prioritas pembangunan wilayah perbatasan Kalimantan Timur adalah mengembangkan jalan sepanjang 1.028 km yang meliputi 3 kabupaten. Pembangunan Jalan Desa Long Berini, Long Pujungan, Long Nawang, Mahak Baru dan Long Apung dengan konsep pengembangan budidaya perkebunan dan pertanian tanaman pangan pada sisi kiri dan kanan jalan.

Seperti diketahui saat ini juga Kementerian PU turut serta dalam Ekspedisi Bhakti Kesra Nusantara (Bakesra)2012 dengan menggunakan KRI Banda Aceh. Ekspedisi tersebut bertujuan menyalurkan bantuan pada masyarakat di pulau-pulau terpencil dan terluar yang diperkirakan akan tiba kembali di Jakarta pada 26 September 2012 setelah menempuh 16 hari pelayaran dan 14 hari singgah.

Bantuan yang diberikan Kementerian PU meliputi Whell Loader (traktor) dua unit, truk tangki air dua unit, hidran umum kapasitas 1000 liter 50 unit, jerigen 8000 buah, genset kapasitas 5.000 watt 12 unit, tempat hunian darurat 60 buah, pompa air dan pipa HDPE.8

(ONE)