Pengarusutamaan Gender di Lingkungan PU

Jumat, 31 Mei 2013 - 01:23:35 WIB
Diposting oleh : Frans Agung Setiawan | Kategori: News - Dibaca: 9037 kali

BANDUNG-MAPNEWS. Kesetaraan gender di setiap kegiatan infrastruktur di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum perlu dilakukan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sesuai Inpres 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pelaksanaan pembangunan Nasional mengamanatkan kepada kaum hawa dan laki-laki untuk berkarya di tempat yang sama di berbagai bidang.

Banyak pejabat dan peneliti yang berimbang (gender) dalam melaksanakan tugas penyediaan infrastruktur, tanpa diskrimninasi — Graita Sutadi

Kementerian Pekerjaan Umum sejak tahun 2009 sampai 2012 menerima penghargaan dari Presiden untuk lembaga yang responsif gender. Secara agama, kehadiran gender sangat sesuai bahwa setiap makhluk mempunyai kesempatan yang sama dalam berkarya.

“Balitbang sudah merapkan kesetaraan gender. Terbukti sudah banyak pejabat dan peneliti yang berimbang dalam melaksanakan tugas penyediaan infrastruktur, tanpa diskrimninasi,”ujar Kepala Badan Litbang PU Graita Sutadi saat membuka Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Kementerian PU di Graha Wiksa Praniti Bandung, (24/5/2013).

Litbang yang salah satu tupoksinya adalah melakukan uji laboratorium dan memberikan rekomendasi teknis untuk pembangunan infrastruktur yang lebih baik, cepat dan murah, tidak bias gender. Contohnya kehadiran pejabat struktural dari kaum hawa di Badan Litbang PU cukup memberikan kontribusinya dalam hal itu.

Litbang, akan sangat relevan bila mengembangkan NSPK yang responsif gender. “Keseriusan badan litbang yang responsif gender, sudah tereliasisasi melalui penerbitan buku Indikator Responsibilitas Gender yang sudah di launching tahun 2012,”jelas Graita.

Dukungan senada juga ditegaskan oleh Staff Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga PU selaku Pembina PUG-PU, Ruchyat Deni Djakapermana. NSPK yang dihasilkan, hendaknya mengadopsi kesetaraan gender. Seperti ketersediaan ruang menyusui, bangunan yang bersahabat dengan kaum defable, infrastruktur yang bisa dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh kaum hawa dan laki-laki.

Ditegaskan oleh Ruchyat, “litbang harus bisa menghasilkan inovasi teknologi yang bisa digunakan bukan hanya oleh laki-laki tetapi juga kaum hawa, anak-anak, defable dan lanjut usia”. Misalnya, tangga yang tidak terlalu tinggi, jalur penyeberangan dan kesempatan kerja yang sama.

“Perspektif gender tidak mengubah lingkup penelitian, hanya menambahkan sebuah pandangan baru, mengangkat pertanyaan baru dan menggunakan analisis baru,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan KLN-Setjen, Rido Matari Ichwan menyatakan bahwa sistem perencanaan gender bisa teraplikasi dalam penganggaran infrastruktur. Bagi PU menyediakan infrastruktur yang responsif gender, artinya menyediakan konstruksi yang bisa digunakan oleh semua pihak bukan hanya untuk satu kelompok tertentu.

“Dalam kenyataan tidak perlu penganggaran yang tertulis nama kegiatan rensponsif, tetapi outputnya yang sesuai dengan responsif gender. Misalnya undakan yang lebih landai,” jelas Rido.

Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Kementerian PU sendiri terselenggara berkat kerja sama Kementerian PU dengan PT Media Artha Pratama. Dukungan yang diberikan PT MAP adalah menyiapkan segala sesuatu termasuk membuat background supaya acara dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Sumber: Balitbang PU

Foto: ONE