Birokrasi Ramping, Investasi Mengalir ke Daerah

Senin, 14 April 2014 - 17:54:14 WIB
Diposting oleh : Frans Agung Setiawan | Kategori: News - Dibaca: 5025 kali

JAKARTA-MAPNEWS. Pembangunan yang merata dengan penanaman investasi menyeluruh akan terwujud jika ada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat setempat. Inilah pentingnya diselenggarakan APKASI International Trade and Investment Summit (AITIS) 2014.

"Dalam hal ini, Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa saat membuka AITIS 2014 di JIExpo Kemayoran Jakarta, Senin (14/4/2014).

Yang dimaksud peran penting di sini adalah para pemimpin daerah menjadi ujung tombak dalam menyelesaikan berbagai hambatan dalam proses investasi dan pembangunan. Contohnya adalah soal proses perizinan yang bertele-tele dan pembebasan lahan yang terus menjadi masalah klasik.

"Yang sangat penting mengenai pelayanan terpadu dan kecepatan proses investasi. Saya tegaskan betul percepatan proses perizinan dan hambatan-hambatan."

Lebih lanjut, menurut Hatta, berkat program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebaran investasi mulai merata di seluruh Indonesia. Sebelum adanya MP3EI, investasi terfokus di Pulau Jawa. Namun kini setelah MP3EI bergulir sejak 2010, 67 persen investasi di berada di luar Jawa.

Sekadar informasi, Indonesia merencanakan untuk melaksanakan penanaman tiang pancang pertama (groundbreaking) pada tahun 2014 ini, atas 166 di enam koridor dalam MP3EI. Total investasinya mencapai Rp628,9 triliun, terdiri dari: Infrastruktur Rp232,82 triliun, dan sektor riil Rp396 triliun. Mayoritas groundreaking proyek MP3EI berlokasi di koridor Sumatera.

Pada kesempatan yang sama, Ketua APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) Isran Noor sependapat terkait manfaat MP3EI. "Berkat MP3EI kini mulai terjalin konektivitas antara titik-titik potensi daerah. Ini penting untuk menyejahterakan masyarakat. MP3EI sudah mulai dirasakan manfaatnya."

AITIS 2014 merupakan kegiatan positif guna mendorong promosi perdagangan dan investasi bertaraf internasional dengan tema "Kemitraan Ekonomi Global Berkelanjutan." APKASI sendiri berharap bahwa dalam kegiatan yang akan berlangsung sampai 17 April 2014 ini, para pelaku usaha di daerah dapat menjalin hubungan dagang dengan banyak negara sehingga mampu menerobos sekaligus memenangkan persaingan pasar internasional. "Dapat terjalin hubungan business networking antara daerah dan pengusaha dari luar negeri," tandas Isran.

Mampu Berdaya Saing

Dalam bidang investasi, penanam modal dari dalam negeri mulai menunjukkan taringnya. Mereka mulai bersaing ketat dengan penanam modal dari luar negeri. "Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dibanding Penanaman Modal Asing (PMA) lima tahun lalu posisinya 1:6. Memasuki tahun 2013 investasi PMDN sudah mencapai setengah dari PMA. Ini perkembangan yang luar biasa," Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar di tengah pembukaan AITIS 2014.

Peningkatan daya saing ini tidak terlepas dari peran pemerintah daerah (kabupaten kota) yang mulai menyederhanakan sistem birokrasi. "Dari 524 pemerintah kabupaten kota, sebanyak 435 pemerintah daerah telah memiliki pelayanan terpadu satu pintu dalam proses perizinan investasi untuk kemudahan berusaha."

Sekalipun demikian, Mahendra memberi catatan, ke depan jumlah investasi bisa jauh lebih besar jika pemerintah daerah menerapkan sistem elektronik dalam perizinan. Saat inin baru setengah saja yang sudah menerapkan sistem elektronik. "Kami akan meningkatkan kerja sama dengan pemerintah kabupaten kota, yang ingin membangun pelayanan perizinan elektronik."

Hadir dalam pembukaan AITIS 2014 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar, Ketua Umum Apkasi Isran Noor, serta gubernur dan bupati seluruh Indonesia.

Naskah dan foto:

Frans Agung Setiawan