Laporan Keuangan Ok, Tidak Jamin Pemerintah Bebas KKN

JAKARTA-MAPNEWS. Laporan keuangan kementerian atau lembaga pemerintahan dapat dikatakan bagus, jika mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, lembaga yang mendapat WTP tidak berarti bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

"Tidak ada jaminan K/L (kementerian/ lembaga) atau pemda yang telah memperoleh opini WTP telah bebas dari KKN," kata Wakil Presiden Boediono, saat membuka rapat kerja nasional akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah di Gedung Dhanapala, Jakarta (12/9/2014).

Oleh karena itu, lanjut Boediono, penyelenggara pemerintahan jangan puas dengan WTP. Harus selalu membuka diri memperbaiki birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas dari segala bentuk praktik KKN.

Selain diisi dengan rapat kerja, kegiatan ini juga diramaikan oleh beberapa kementerian dan lembaga yang membuka stand pameran. Salah satu di antaranya Kementerian Pertanian. Untuk membuat stand, kementerian ini mempercayakannya pada PT Media Artha Pratama (MAP).

Bagi MAP, ini adalah kepercayaan kedua untuk mendukung  rapat kerja nasional akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah di tempat yang sama. Tahun lalu, MAP membuat stand untuk Kementerian Pekerjaan Umum.

 Naskah dan Foto: Frans Agung Setiawan


 

Berita Terkait

Komentar: